bukuperaturan.com

bukuperaturan.com Kami menjual buku-buku peraturan Pemerintahan seperti : Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Pertauran Presiden dll. Buku Tersedia : 1 " UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DILENGKAPI DENGAN : - UNDANG-UNDANG TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI GERAKAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA - PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH - TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU" Rp. 250.000 2 PETUNJUK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Rp. 100.000 3 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA DILENGKAPI : - PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2013 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGIPEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAA URUSAN PEMERINTAH DAERAH. -SURAT KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL JANUARI 2014. Rp. 125.000 4 PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA DAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA REFORMASI BIROKRASI BUKU I & 2 ( Edisi 2014) Rp. 850.000 5 PEDOMAN BAGI PERBENDAHARAAN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Rp. 400.000 6 BAYAR PAJAK BANGUN INDONESIA, SUSUNAN DALAM SATU NASKAH UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PERPAJAKAN Rp. 250.000 7 PERATURAN MENTERI KEUANGAN DAN DIRJEN PAJAK TENTANG PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ( PPH ) TAHUN 2014 Rp. 375.000 8 PERATURAN MENTERI KEUANGAN DAN DIRJEN PAJAK TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ( PPN ) TAHUN 2014 Rp. 375.000 9 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH Rp. 125.000 10 PERATURAN MENTERI KEUANGAN DAN DIRJEN PAJAK TENTANG PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ( PPH ) TAHUN 2013 Rp. 275.000 11 PERATURAN MENTERI KEUANGAN DAN DIRJEN PAJAK TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ( PPN ) TAHUN 2013 Rp. 275.000 12 STANDAR DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA( PERATURAN KEPALA LKPP No. 6 Tahun 2010) PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN RI NO 54 TAHUN 2010 Rp. 425.000 13 PERMENKEU NO.113 TAHUN 2012 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETEP DAN PERMENDAGRI NO.35 TAHUN 2012 TENTANG ANALISIS JABATAN DILINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMDA Rp. 100.000 14 " PERATURAN PRESIDEN RI NO.70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DI LENGKAPI : - PERATURAN KEPALA LKPP NO.3 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN KENDARAAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / SKPD / INSTITUSI LAINNYA. - PERATURAN KEPALA LKPP NO.4 TAHUN 2012 TENTANG UJI COBA PENERAPAN SERTIFIKAT DI GITAL DAN SISTEM PENGAMANAN KOMUNIKASI DOKUMEN PADA PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA SECARA ELEKTRONIK. - PERATURAN KEPALA LKPP NO.5 TAHUN 2012 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAA( ULP) " Rp. 150.000 15 PETUNJUK TEKNIS PERATURAN PRESIDEN RI NO.70 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERPRES 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH ( PERATURAN KEPALA LKPP NO.6 TAHUN 2012) Rp. 450.000 16 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL Rp. 200.000 17 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH Rp. 325.000 18 PERMENDAGRI NO 21 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Rp. 150.000 19 HIMPUNAN PERATURAN POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN NEGARA EDISI LENGKAP BUKU I – II – DAN III TAHUN 2011 Rp. 875.000 20 " BUKU ( RPJMN ) 2011-2014 RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011 BUKU I PEMBANGUNAN KERANGKA EKONOMI DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BUKU II PENGARUSTAMAKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ( BAGIAN I DARI ) BUKU III PEMBANGUNAN BERDIMENSI PENGEMBANGAN WILAYAH " Rp. 650.000 21 PERPRES NO.35 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES NO.54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH Rp. 250.000 22 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN TAHUN 2011 Rp. 150.000 23 PETUNJUK PELAKSANAAN RALAT OTOMATIS DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN ( DIPA) TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ( APBN) Rp. 350.000 24 PENAMBAHAN & PERUBAHAN AKUN NON ANGGARAN DAN AKUN NERACA PADA BAGAN AKUN STANDAR EDISI 2013 Rp. 350.000 25 PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN BENDAHARA NEGARA SEBAGAI PEMUNGUT/ PEMOTONG PAJAK-PAJAK NEGARA ( DILENGKAPI STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2013 ) Rp. 350.000 26 PERATURAN PEMERINTAH NO 58 2010 PERUBAHAN TENTANG PELAKSANAAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Rp. 75.000 27 PETUNJUK PELAKSANAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH Rp. 300.000 28 PERATURAN PEMERINTAH NO 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN Rp. 250.000 29 PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA Rp. 300.000 30 PERATURAN KEPALA BKN NO 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL( PNS) DAN PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ( EDISI 2013) Rp. 150.000 31 JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/ JASA DAN ANGKA KREDITNYA( PERMENPAN NO.77 THN 2012) DAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN DAN ANGKA KREDITNYA( PERMENPAN NO.40 THN 2012) ( EDISI 2013) Rp. 90.000 32 HIMPUNAN PERATURAN PENDIDIKAN NASIONAL ( EDISI 2013) Rp. 80.000 33 " PERMENDAGRI NO.27 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014 DAN PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN( DIPA) DI LENGKAPI : - PMK NO.32 / PMK.02 / 2013 TENTANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2013. - PERMENDAGERI NO.3 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI. - PMK 165/ PMK.07/ 2012 TENTANG PENGALOKASIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH" Rp. 120.000 34 " PERATURAN PEMERINTAH NO.19 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL( PNS) DAN PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL( PNS) ( PERKA BKN NO.7 TAHUN 2013) DI LENGKAPI : - PERMENDAGERI NO.4 TAHUN 2013 TENTANG DISIPLIN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PNS) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI. - PP NO.20 TAHUN 2013 TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PNS) . - PP NO.56 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PP NO.48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PNS) " Rp. 80.000 35 " PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH ( RKPD) TAHUN 2014 ( PERMENDAGRI NO.23 TAHUN 2013) " Rp. 100.000 36 PERMENDAGERI NO.22 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH Rp. 150.000 37 PERATUARAN MENTERI KEUANGAN NO.72 TAHUN 2013 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2014 DAN PEDOMAN STANDAR BIAYA, STANDAR STRUKTUR BIAYA, DAN INDEKSASI DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA( PMK NO.71/ PMK.02/ 2013) Rp. 85.000 38 TATA CARA PELAKSANAAN SEWA BARANG MILIK NEGARA( PMK NO.33/ PMK.06/ 2012 DAN PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH( PERMENDAGRI NO.17 TAHUN 2007) EDISI 2013 Rp. 150.000 39 " PERATURAN KPU NO. 13 TAHUN 2013 PERUBAHAN ATAS PERATURAN KPU NO. 7 TAHUN 2013 TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA DAN PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA ( EDISI 2013) DI LENGKAPI : - PP NO.18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU. - PERATURAN KPU, KEPUTUSAN KPU DAN SURAT EDARAN KPU YANG TERBARU " Rp. 275.000 40 HIMPUNAN PERATURAN TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATAN/ KOTA DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Rp. 90.000 41 SISTEM PERADILAN ANAK ( UU NO.11 TAHUN 2012) DAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL( PERPRES NO 33 TAHUN 2012) Rp. 85.000 42 UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI DAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SEBAGAI PERGURUAN TINGGI YANG DI SELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH( EDISI 2013) Rp. 150.000 43 KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG ( PP NO.8 TAHUN 2013) DAN PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG TATA RUANG WILAYAH PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA( EDISI 2013) Rp. 120.000 44 PERATURAN PEMERINTAH NO.78 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS PP NO.6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH( EDISI 2013) Rp. 95.000 45 PERPRES NO.71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DAN BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG BERSUMBER DARI APBD DAN APBN( EDISI 2013) Rp. 90.000 46 HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PERTAMBANGAN, MINERAL DAN BATU BARA SERTA MINYAK DAN GAS BUMI( EDISI 2013) Rp. 90.000 47 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK( EDISI 2013 Rp. 90.000 48 PERMENDAGERI NO.78 TAHUN 2012 TENTANG TATA KE ARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENDAGERI DAN PEMDA( EDISI 2013) Rp. 145.000 49 PEDOMAN PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DAN PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH( EDISI 2013) Rp. 85.000 50 HIMPUNAN PERATURAN TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL( EDISI 2013) Rp. 145.000 51 MONOGRAFI DESA DAN KELURAHAN DAN KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN( EDISI 2013) Rp. 150.000 52 " PERMENDAGRI NO. 16 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO.37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013 DILENGKAPI : - KOORDINASI PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS( DAK) DLL ( EDISI 2013) " Rp. 85.000 53 " PERATURAN PEMERINTAH RI NO.2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO.63 TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN( EDISI 2013) DI LENGKAPI : - UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN - UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF -UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTARIS - UNDANG-UNDANG TENTANG PELAYANAN AKUNTAN PUBLIK -UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM( EDISI 2013) " Rp. 125.000 54 PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH( PERMENDAGERI NO.67 TAHUN 2012) DAN IZIN LINGKUNGAN ( PP NO.27 TAHUN 2012) ( EDISI 2013) Rp. 90.000 55 " HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME ( KKN) " Rp. 120.000 56 HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME( EDISI 2013) Rp. 85.000 57 " UNDANG - UNDANG NO. 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DAN PEDOMAN PAKAIAN DINAS, PERLENGKAPAN, DAN PERALATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ( SAT POL PP) ( EDISI 2013) " Rp. 95.000 58 PERATURAN PEMERINTAH RI NO 28 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG Â € “ UNDANG NO. 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN DAN HIMPUNAN PERATURAN TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI PERATURAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP ( EDISI 2012) Rp. 90.000 59 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO.37 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2013 DILENGKAPI : - KOORDINASI PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS( DAK) DLL ( EDISI 2012) Rp. 75.000 60 " UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD DI LENGKAPI : - KEDUDUKAN TENAGA AHLI, FRAKSI DAN KELOMPOK PAKAR / TIM AHLI. - PENJELASAN PERSYARATAN PIMPINAN DPRD YANG MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DAERAH SAN WAKIL KEPALA DAERAH. - KEPPRES NO.7 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPPRES NO.33 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KPU DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILU - TATA CARA PENGAJUAN CUTI BAGI KEPALA DAERAH DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE DAERAH YANG DI CALONKAN MENJADI PRESIDEN ATAU WAKIL PRESIDEN.( EDISI 2012) " Rp. 90.000 61 " PERATURAN PEMERINTAH RI NO.50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA( K3) DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMSOSTEK( PP NO.53 TAHUN 2012) DI LENGKAPI : - UNDANG-UNDANG TENTANG JAMSOSTEK. - PERATURAN PEMERINTAH NO.43 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PEMAKAIAN NAMA PERSEROAN TERBATAS.( EDISI 2012) " Rp. 80.000 62 PERMENDAGRI NO.39 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMENDAGRI NO.32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD Rp. 80.000 63 PEDOMAN UMM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN ( SAP) ( PERRMENKEU NO.238/ PMK.05/ 2012) DAN PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Rp. 250.000 64 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR( SOP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA Rp. 90.000 65 SISTEM AKUNTANSI HIBAH DAN SISTEM AKUNTANSI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH Rp. 125.000 66 HIMPUNAN PERATURAN DI BIDANG PERTANAHAN/ AGRARIA SERTA PENGELOLAAN PENGKAJIAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN DAN PERATURAN TENTANG RUMAH SUSUN Rp. 450.000 67 PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH( BOS) Rp. 125.000 68 UNDANG2 NO 24 THN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL DAN OTORITAS JASA KEUANGAN Rp. 100.000 69 " PERATURAN KPU NO 3 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN TEKNIS VERIFIKASI SYARAT CALON PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN " Rp. 80.000 70 " PERMENDAGRI 36 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA " Rp. 70.000 71 " PERMENDAGRI 26 TAHUN 2011 JILID 1 & 2 TENTANG URAIAN TUGAS SUBBAGIAN, SEKSI DAN SUBBIDANG DILINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI " Rp. 650.000 72 " PERMENDAGRI 53 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH " Rp. 70.000 73 " PERMENDAGRI 34 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DILENGKAPI PERMENPAN NO 29 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN PELAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH " Rp. 70.000 74 " UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGARA PEMILIHAN UMUM " Rp. 85.000 75 UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI LENGKAPI DENGAN PETUNJUK PELAKSANAANNYA Rp. 100.000 76 STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2012( PMK NO.84/ PMK.02/ 2011) DAN PERATURAN PEMERINTAH NO.30 TAHUN 2011 TENTANG PINJAMAN DAERAH Rp. 80.000 77 UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR. Rp. 125.000 78 PERMENDAGRI NO 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( APBD) TAHUN ANGGARAN 2012 Rp. 80.000 79 UNDANG-UNDANG RI NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG TRANSFER DANA DAN TENTANG TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN PENERIMAAN HIBAH ( PP NO. 10 TAHUN 2011) Rp. 100.000 80 UNDANG-UNDANG RI NO. 9 TAHUN 2010 TENTANG KEPROTOKOLERAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI DAN PEMERINTAH DAERAH ( PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2011) Rp. 90.000 81 PERMENDAGRI NO. 11 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS KELUAR NEGERI BAGI PEJABAT / PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI, PEMERINTAH DAERAH, DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD) DAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP Rp. 90.000 82 PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011 DAN PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KEPADA DAERAH PROVINSI , KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2011 Rp. 85.000 83 HIMPUNAN PERATURAN JABATAN FUNGSIONAL, PENGAWAS PEMERINTAHAN Rp. 80.000 84 UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK Rp. 60.000 85 PERATURAN LKPP NO 8 TAHUN 2010 TENTANG SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DAN PERATURAN KEPALA LKPP NO 2 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN SECARA ELEKTRONIK Rp. 80.000 86 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Rp. 70.000 87 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG TAHAPAN, TATACARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Rp. 350.000 88 PEDOMAN PERATURAN PEMILUKADA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Rp. 125.000 89 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH ( PP NO. 65 TH. 2010) Rp. 190.000 90 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Rp. 90.000 91 PERMENDAGRI NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011 Rp. 80.000 92 HIMPUNAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG DESA, KELURAHAN, KECAMATAN TAHUN 2010 Rp. 275.000 93 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM INFORMASI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SECARA NASIONAL DAN PEDOMAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA ( SATPOL PP) Rp. 80.000 94 TATA CARA PENGAJUAN PERSETUJUAN KONTRAK TAHUN JAMAK ( MULTI YEARS CONTRACT) DALAM PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DAN PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 4 TAHUN 2010 TTG. PERUBAHAN ATAS PP RI NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG USAHA DAN PERAN MASYARAKAT JASA KONSTRUKSI Rp. 90.000 95 HIMPUNAN PEDOMAN PERATURAN KEPEGAWAIAN TAHUN 2010 Rp. 125.000 96 PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH ( RKPD) DAN PETUNJUK PENYUSUNAN DOKUMEN RPJP DAERAH DAN RPJM DAERAH TAHUN 2010 Rp. 80.000 97 STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2011 ( PMK NO. 100/ PMK.02/ 2010) DAN PERATURAN DIRJEND ANGGARAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011 Rp. 85.000 98 PERATURAN PEMBAYARAN GAJI, UANG LEMBUR, UANG MAKAN, PERJALANAN DINAS DAN PENSIUNAN TAHUN 2010 Rp. 200.000 99 PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PEDOMAN UMUM TATA NASKAH DINAS ( EDISI 2010) Rp. 100.000 100 PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PILKADA DAN PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH ( EDISI 2010) Rp. 80.000 101 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD Rp. 90.000 102 UNDANG-UNDANG NO. 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ( DPRD) Rp. 100.000 103 PERMENDAGRI NO. 8 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN PERMENDAGRI NO. 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Rp. 275.000 104 PERMENDAGRI NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ( APBD) TAHUN 2010 Rp. 80.000 105 UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH Rp. 100.000 106 PMK 01/ PMK.02/ 2009 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010 DAN PMK 108/ PMK.02/ 2009 TENTANG PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010 Rp. 100.000 107 PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PROSEDUR PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH Rp. 65.000 108 PEDOMAN PELAKSANAAN INVENTARISASI, PENILAIAN, DAN PELAPORAN DALAM RANGKA PENERTIBAN BARANG MILIK NEGARA ( PERMENKEU NO. 109/ PMK.09/ 2009) DAN TATA CARA REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT ( PERMENKEU NO. 102/ PMK.05/ 2009) Rp. 75.000 109 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN ( SAP) TAHUN 2005 Rp. 65.000 110 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG RI NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD & DPRD Rp. 80.000 111 PERMENDAGRI NO. 55 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA SERTA PENYAMPAIANNYA Rp. 75.000 112 PEDOMAN PINJAMAN, HIBAH DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI HIBAH Rp. 135.000 113 PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI PASAL 21 DAN PASAL 26 TAHUN 2009 Rp. 70.000 114 PERATURAN TINDAK LANJUT PERPAJAKAN SEMESTER I JANUARI-JUNI TAHUN 2009 Rp. 225.000 115 REFORMASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2009 Rp. 125.000 116 REFORMASI BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK Rp. 150.000 117 PMK NO. 105/ PMK.02/ 2008 TENTANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAHAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/ LEMBAGA DAN PENYUSUNAN PENELAHAAN, PENGESAHAN DAN PELAKSANAAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2009 Rp. 80.000 118 PERATURAN PEMBAYARAN GAJI, UANG LEMBUR, UANG MAKAN, PERJALANAN DINAS DAN PENSIUNAN TAHUN 2009 Rp. 200.000 119 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM BESERTA PEDOMAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM ( EDISI TAHUN 2009) Rp. 250.000 120 UNDANG-UNDANG RI NO. 43 TAHUN 2008 TENTANG WILAYAH NEGARA Rp. 65.000 121 UNDANG-UNDANG RI NO. 9 TAHUN 2009 TENTANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN ( BHP) Rp. 70.000 122 PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 72 DAN 74 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2009 DAN DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 2009 Rp. 65.000 123 UNDANG-UNDANG RI NO. 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN Rp. 85.000 124 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG RI NO. 3 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 24 TAHUN 2004 TENTANG LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN Rp. 70.000 125 PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG RI NO. 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA Rp. 75.000 126 UNDANG-UNDANG RI TENTANG PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2008 Rp. 150.000 127 UNDANG-UNDANG RI NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI Rp. 60.000 128 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG YAYASAN TAHUN 2008 Rp. 70.000 129 UNDANG-UNDANG RI NO. 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS DAN UNDANG-UNDANG RI NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA Rp. 70.000 130 PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NO. 52 TAHUN 2008 TENTANG KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI SEKOLAH MENENGAH ATAS / MADRASAH ALIYAH Rp. 95.000 131 PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 74 TAHUN 2008 TENTANG GURU Rp. 70.000 132 PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 81 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 73 TAHUN 1992 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERASURANSIAN Rp. 65.000 133 PERATURAN PEMERINTAH NO. 49 TAHUN 2008 PERUBAHAN PP NO. 6 TAHUN 2005 TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Rp. 65.000 134 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 9 & 10 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 2 & 3 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2008 Rp. 100.000 135 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Rp. 90.000 136 UNDANG-UNDANG R.I. NO. 10 TH. 2008 TENTANG PEMILU Rp. 90.000 137 UNDANG-UNDANG R.I. NO. 02 TH. 2008 TENTANG PARTAI POLITIK Rp. 90.000 138 PEMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2009 Rp. 65.000 139 PP. NO. 38 TH. 2008 TENTANG PERUBAHAN PP NO. 6 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA / DAERAH Rp. 65.000 140 PERATURAN PEMERINTAH R.I NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL Rp. 75.000 141 HIMPUNAN PERATURAN KEPEGAWAIAN JILID 1 & 2 EDISI 2008 Rp. 450.000 142 PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP TAHUN 2008 ( PERUBAHAN I DAN KE II PERMENKEU NO. 45 & 62/ PMK.05/ 2007- NO. 07/ PMK.05/ 2008 Rp. 115.000 143 PETUNJUK PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD DAN UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK ( BERISIKAN PERATURAN KPU NO. 7, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20 TAHUN 2008 Rp. 100.000 144 PMK NO. 64/ PMK.02/ 2008 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN TAHUN 2009 DAN PMK NO. 69/ PMK.02/ 2008 TENTANG PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KHUSUS Rp. 70.000 145 PERATURAN PEMBAYARAN GAJI, UANG LEMBUR, UANG MAKAN, PERJALANAN DINAS, DAN PENSIUNAN TAHUN 2008 Rp. 200.000 146 PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN HIBAH DAN BANTUAN DAERAH Rp. 150.000 147 PEDOMAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH DAN HIBAH DAN BANTUAN DAERAH Rp. 135.000 148 PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA ( HAM) MEMUAT : -  UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK -  UU NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG - UU NO. 40 TAHUN 2008 TENTANG PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RAS DAN ETNIS -  UU NO. 13 TAHUN 2008 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Rp. 120.000 149 PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 65 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA TAS PP NO. 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ( PNS) Rp. 65.000 150 PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 58 TAHUN 2008 TENTANG HAK KEUANGAN / ADMINISTRATIF BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SERTA MANTAN KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH BESERTA JANDA / DUDANYA DAN PEDOMAN PENYU Rp. 65.000 151 UNDANG-UNDANG RI NO. 42 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DILENGKAPI PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI ( MK) TENTANG : - PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILU -  PEDOMAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2009 Rp. 65.000 152 PERATURAN TINDAK LANJUT PERPAJAKAN JANUARI SAMPAI JUNI TAHUN 2008 Rp. 175.000 153 UNDANG-UNDANG R.I NO. 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN Rp. 115.000 154 PERATURAN PEMERINTAH R.I NO. 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Rp. 65.000 155 PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERBENDAHARAAN NEGARA TAHUN 2008 TENTANG : TATA CARA PENGADAAN DAN PENERUSAN PINJAMAN DALAM NEGERI OLEH PEMERINTAH ( PP NO. 54 TAHUN 2008) -  TATA CARA PENGADAAN DAN PENERUSAN PINJAMAN DALAM NEGERI OLEH Rp. 70.000 156 UNDANG-UNDANG R.I NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DAN UNDANG-UNDANG R.I NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYAIRAH Rp. 75.000 157 PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 47 TAHUN 2008 TENTANG WAJIB BELAJAR DAN PERATURAN RI NO. 48 TAHUN 2008 TENTANG PENDANAAN PENDIDIKAN DILENGKAPI : -  UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL -  TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN -  PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA TUNJANGAN KEPENDIDIKAN TAHUN 2008 KEPADA DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA Rp. 65.000 158 PERATURAN PRESIDEN RI NO. 8 TH. 2008 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA DILENGKAPI : -  UU. NO. 24 TH. 2007 TETANG PENANGGULANGAN BENCANA -  PPRI NO. 21 TH 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA - PPRI NO. 22 TH. 2008 TENTANG PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA - PPRI NO. 23 TH. 2008 TENTANG PERAN SERTA LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA Rp. 65.000 159 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 4 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Rp. 65.000 160 PERATURAN PEMERINTAH RI NO. 7 & 8 TH. 2008 TENTANG : -  DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN -  TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Rp. 65.000 161 PERATURAN PEMERINTAH R.I NO. 1 & 6 TH. 2008 TENTANG : -  INVESTASI PEMERINTAH -  PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH Rp. 65.000 162 UU RI NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Rp. 80.000 163 UU RI NO. 18 & 14 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DILENGKAPI UNDANG-UNDANG PERS Rp. 65.000 164 UU RI TENTANG KESEHATANâ € “ PSIKOTROPIKAâ € “ NARKOTIKA EDISI TAHUN 2008 Rp. 75.000 165 UU DAN PERATURAN PEMERINTAH RI TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN â € “ KETENTUAN PELAKSANAAN DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN â € “ BESAR SANTUNAN DAN SUMBANGAN WAJIB DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN EDISI TAHUN 2008 Rp. 65.000 166 PERMENDAGRI NO. 21 TH. 2007 TENTANG PENGELOMPOKKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD SERTA TATA CARA PENGEMBALIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN DANA OPERASIONAL Rp. 90.000 167 PERMENDAGRI NO. 30 TH. 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2008 Rp. 65.000 168 STRATEGI PEMERIKSAAN PADA LEMBAGA/ PEMERINTAHAN/ BUMN/ BUMD Rp. 85.000 169 PERATURAN PRESIDEN R.I NO. 95 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPRES NO. 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/ JASA INSTANSI PEMERINTAH Rp. 95.000 170 PERATURAN PEMERINTAH R.I NO. 50 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH Rp. 50.000 171 PERMENDAGRI NO. 59 TH. 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI R.I NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Rp. 80.000 172 PERATURAN PEMERINTAH R.I NO. 78 TAHUN 2007 TENTANG : TATA CARA PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DAERAH Rp. 75.000 173 PERMENDAGRI NO. 65 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APB Rp. 65.000 174 PERMENDAGRI NO. 53 TAHUN 2007 TENTANG PENGAWASAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH Rp. 70.000 175 PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ( PERMENDGARI NO. 23 TAHUN 2007) DILENGKAPI : PERMENDAGRI NO. 24, 25 DAN 28 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DAERAH - PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH - NORMA PENGAWASAN DAN KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH Rp. 80.000 176 PETUNJUK TEKNIS PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( PERMENDAGRI 57 TAHUN 2007) Rp. 45.000 177 PERATURAN PEMERINTAH NO. 41, 43, 45 TAHUN 2007 TENTANG : -  ORGANISASI PERANGKAT DAERAH -  PERUBAHAN ATAS PP NO. 48 TAHUN 2005 TENTANG PENGANGKATAN TENAGA HONORER MENJADI PNS -  PERSYARATAN & TATA CARA PENGANGKATAN SEKDES MENJADI PNS Rp. 45.000 178 SE MENDAGRI NO. 900 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN SISTEM DAN PROSEDUR PENATA USAHAAN DAN AKUTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAERAH Rp. 150.000 179 PP 38 TAHUN 2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA Rp. 175.000 180 UU NO. 22 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILU Rp. 65.000 181 PERMENKEU NO. 62/ PMK.05/ 2007 PERUBAHAN ATAS PMK NO. 45/ PMK.05/ 2007 TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP BESERTA PETUNJUK PELAKSANAANNYA Rp. 65.000 182 PP TENTANG PILKADA DAN PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Rp. 50.000 183 PERMENDAGRI NO. 60 TAHUN 2007 TENTANG PAKAIAN DINAS PNS DI LINGKUNGAN DEPDAGRI & PEMDA Rp. 50.000 184 PERMENDAGRI NO. 61 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGDAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH Rp. 50.000 185 PERMENDAGRI NO. 17 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Rp. 100.000 186 UU NO. 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI Rp. 70.000 187 DUA UNDANG-UNDANG RI TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Rp. 50.000 188 HIMPUNAN PERATURAN KORUPSI, KOLUSI & NEPOTISME ( KKN) TAHUN 2007 Rp. 60.000 189 UU NO. 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN Rp. 70.000 190 PP RI TENTANG KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN Rp. 70.000 191 UU NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG Rp. 75.000 192 LIMA UNDANG-UNDANG RI TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG, PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGADILAN ANAK, PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN Rp. 60.000 193 DASAR HUKUM DAN PERANAN NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM UNDANG-UNDANG RUMAH SUSUN LAMPIRAN : - SUBSTANSI KRONOLOGIS-PEMBANGUNAN-PERTELAAN-PERIJINAN- PERBEDAAN SERTIFIKAT TANAH DAN SERTIFIKAT AKTA SATUAN- PROSES PELAKSANAAN SERTIFIKAT-BLANKO AKTA JUAL BELI ATAS SERTIFIKAT TANAH BLANKO JUAL BELI ATAS SERTIFIKAT ATAS SATUAN Rp. 225.000 194 UU RI NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DILENGKAPI : - UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL - PP NO. 26 TAHUN 2007 TENTANG KRITERIA DAN PERSYARATAN PENYUSUNAN BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL - PP NO. 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL - CONTOH-CONTOH AKTA / DRAFT STANDAR AKTA PERSEROAN TERBATAS Rp. 95.000 195 UU RI NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MERK DAN UU NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA EDISI INDONESIA-INGGRIS Rp. 70.000 196 PERATURAN PRESIDEN RI NO. 111 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NO. 77 TAHUN 2007 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL DILENGKAPI : - UU NO. 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN - UU NO. 9 TAHUN 1995 TENTANG USAHA KECIL - UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL - PP NO. 44 TAHUN 1997 TENTANG KEMITRAAN - PP NO. 32 TAHUN 1998 TENTANG PEMBINAAN Rp. 110.000 197 TINDAK LANJUT PEDOMAN TATA CARA HAK ATAS TANAH TAHUN 2007 BERISIKAN : SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN, PERPINDAHAN, PEMBERHENTIAN NOTARIS â € “ PENATAGUNAAN â € “ PENERBITAN -PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR PENGADAAN BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM HAK GUNA USAHA, BANGUNAN DAN HAK PAKAI-WAKAF-PENCABUTAN-LARANGAN-PEMAKAIAN-HAK TANGGUNG HUNIAN OLEH ORANG ASING-PEJABAT PPAT Rp. 200.000 198 UNDANG-UNDANG RI NO. 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ( BPK) Rp. 60.000 199 SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG TH. 1950 S/ D 2005 Rp. 650.000 200 HIMPUNAN YURISPRIDENSI MAHKAMAH AGUNG TAHUN 1969 S/ D 2006 Rp. 6.750.000 201 HIMPUNAN LEMBARAN NEGARA ( LN) TAHUN 1950 S/ D 2006 Rp. 38.500.000 202 MANAJEMEN KONFLIK DALAM ORGANISASI Rp. 45.000 203 TEKNIK PERUNDANG-UNDANGAN OLEH SUPARDAN MODEONG, SH Rp. 65.000 204 LEGAL DRAFTING OLEH SUPARDAN MODEONG, SH Rp. 60.000 205 SEJARAH PEMERINTAHAN DALAM NEGERI Rp. 200.000 206 HIMPUNAN PERATURAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2004 S/ D 2007 Rp. 275.000 207 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2009 ( SEMESTER I) JILID 1, 2 & 3 Rp. 950.000 208 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2009 ( SEMESTER I) JILID 4 & 5 Rp. 525.000 209 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2008 ( SEMESTER I) JILID 1, 2 & 3 Rp. 975.000 210 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2008 ( SEMESTER II) JILID 4 & 5 Rp. 525.000 211 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2007 ( SEMESTER I) JILID 1, 2 & 3 Rp. 850.000 212 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2007 ( SEMESTER II) JILID 4, 5 & 6 Rp. 825.000 213 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2006 ( SEMESTER I) JILID 1 & 2 Rp. 600.000 214 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2006 ( SEMESTER II) JILID 3 & 4 Rp. 650.000 215 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2005 JILID 1, 2, 3 & 4 Rp. 975.000 216 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2004 JILID 1, 2, 3 & 4 Rp. 975.000 217 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2003 JILID 1, 2, 3, 4 & 5 Rp. 1.250.000 218 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2002 JILID 1, 2, 3 & 4 Rp. 975.000 219 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2001 JILID 1, 2, 3 & 4 Rp. 975.000 220 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 2000 JILID 1, 2, 3, 4 & 5 Rp. 1.100.000 221 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 1999 JILID 1, 2, 3 & 4 Rp. 950.000 222 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 1998 JILID 1, 2, 3 Rp. 925.000 223 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 1997 JILID 1, 2 Rp. 600.000 224 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 1996 JILID 1, 2 Rp. 600.000 225 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 1995 JILID 1, 2 Rp. 600.000 226 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 1994 JILID 1, 2 Rp. 600.000 227 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 1993 JILID 1, 2 Rp. 600.000 228 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 1992 Rp. 500.000 229 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 1991 Rp. 500.000 230 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 1990 Rp. 500.000 231 HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN RI TAHUN 1989 Rp. 450.000 232 PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH TAHUN 2000. MEMUAT : UU, PP, KEPPRES, KEP. MEN, ITMEN, DIRJEN, ANGGARAN & PAJAK Rp. 90.000 233 PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH ( SUPLEMEN 1) Rp. 125.000 234 PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH ( SUPLEMEN 2) Rp. 150.000 235 PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH ( SUPLEMEN 3) Rp. 195.000 236 PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH ( SUPLEMEN 4) Rp. 185.000 237 PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH ( SUPLEMEN 5) Rp. 90.000 238 PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH ( SUPLEMEN 6) Rp. 175.000 239 PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH ( SUPLEMEN 7) Rp. 175.000 240 PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH ( SUPLEMEN 8) Rp. 175.000 241 PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH ( SUPLEMEN 9) Rp. 225.000 242 PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH ( SUPLEMEN 10) Rp. 250.000 243 HIMPUNAN PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH ( SUPLEMEN 11) Rp. 250.000 244 PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH ( SUPLEMEN 12) Rp. 250.000 245 PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH ( SUPLEMEN 13) Rp. 275.000 246 PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH ( SUPLEMEN 14) Rp. 275.000 247 PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH ( SUPLEMEN 15) Rp. 325.000 248 PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH ( SUPLEMEN 16) Rp. 325.000 249 PERATURAN PRAKTIS BAGI PENYELENGGARA OTONOMI DAERAH ( SUPLEMEN 17) Rp. 325.000